BerandaPolhukamPilkadaAfifuddin Klaim Pilkada Serentak Berjalan Sesuai Jadwal

Afifuddin Klaim Pilkada Serentak Berjalan Sesuai Jadwal

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengklaim pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak akan terhambat dengan kasus skandal Hasyim Asyari yang berujung pemecatan.

Afifuddin bahkan menyebut, justru pihaknya bahkan akan lakukan percepatan untuk penyiapan tahapan Pilkada Serentak 2024.

“Kita akan lakukan percepatan-percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan Pilkada,” kata Afifuddin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (4/7).

Afifuddin kemudian pamer mengenai kerja KPU yang sedang melakukan konsolidasi internal dengan seluruh Ketua KPUD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jakarta.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Kebetulan kita sedang mengkonsolidasi semua ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia di Jakarta sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal,” terangnya.

Afifuddin kembali menegaskan, pihaknya tak akan terganggu dengan skandal Hasyim Asyari.

“Kami pastikan tidak terganggu, kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memutuskan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asyari bersalah dalam kasus dugaan asusila.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito pun memutuskan agar Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” ucap Heddy Lugito saat membacakan putusan, Rabu (3/7).

Dalam putusannya, DKPP kemudian mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim yang hadir secara virtual dalam sidang dalam kurun maksimal 7 hari sejak putusan dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Partai Golkar Masih Gantung Nasib Ridwan Kamil

Partai Golkar hingga saat ini belum memberikan keputusan pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Serentak 2024.

Menko Hadi Imbau Bawaslu, Kejaksaan, dan Poli Kompak Cegah Potensi Ancaman Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengimbau Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana Pilkada 2024.

Mendagri Garansi ASN Netral di Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Presiden PKS Tarik Ucapan Soal Dukung Bobby Nasution

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengklarifikasi ucapannya perihal dukungan terhadap Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.

PKB Usul Nagita Slavina, Gerindra : Harus Persetujuan Bobby

Partai Gerindra tidak terlalu mempersoalkan munculnya nama Nagita Slavina jadi pendamping Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.

Syaikhu Senang PSI dan PKS Punya Kesamaan Pandangan

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan rasa senangnya bisa dikunjungi oleh Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS