BerandaNewsPolhukamPemerintah Siapkan Skema Pemindahan ASN ke IKN

Pemerintah Siapkan Skema Pemindahan ASN ke IKN

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Setidaknya, akan ada tiga cara pemindahan para ASN.

Hal ini seperti disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. Ia mengaku sangat optimistis bahwa pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Hingga saat ini skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema sudah disiapkan. Pada rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” katanya dikutip Holopis.com, Selasa (2/7).

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Penapisan kelembagaan ini penting, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 kementerian dan lembaga, 91 unit eselon I pada 29 kementerian dan lembaga, dan beberapa opsi lagi. Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” imbuhnya.

Cara ke dua , formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” tuturnya.

Secara khusus, Anas menyatakan dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. “Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujarnya.

Kemudian ke tiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Para ASN. Isa mengajukan pindah selama formasi masih ada yang dibutuhkan di IKN.

“Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” jelasnya.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

“Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Menteri Anas.

MenPANRB menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024.

“Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” tuturnya.

Baca selengkapnya di halaman kedua.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Mendag Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS