BerandaNewsEkobiz4,57 Juta Produk Tak Memenuhi Ketentuan Diamankan Kemendag

4,57 Juta Produk Tak Memenuhi Ketentuan Diamankan Kemendag

"Ekspose temuan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya akibat produk yang tidak sesuai standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” terangnya.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sebanyak 4,57 juta produk keramim serta alat makan berbagai merek impor diamankan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pengamanan tersebut dilakukan karena tidak memenugi ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan ekspose penemuan 4,57 juta produk keramik alat makan dan minum (tableware) dengan berbagai merek asal impor yang tidak memenuhi ketentuan senilai Rp79,90 miliar. Ekspose dilakukan di gudang PT BTAC di Surabaya, Jawa Timur, hari ini, Kamis, (20/6). 

“Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan,” kata pria yang karib disapa Zulhas, Jumat (21/6) seperti dikutip Holopis.com

Penerbit Iklan Google Adsense

Adapun ketentuan yang tidak dipenuhi, yaitu tidak memiliki Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), tidak ada penandaan (label), dan telah habisnya masa berlaku SNI pada sejumlah merek. 

Atas temuan tersebut, Kementerian Perdagangan telah melakukan tindakan pengamanan agar konsumen tidak dirugikan dari bahaya penggunaan produk keramik yang tidak sesuai dengan SNI dan dalam upaya mengamankan pasar dalam negeri.

“Ekspose temuan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya akibat produk yang tidak sesuai standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” terangnya.

Keramik tableware yang tidak sesuai standar dapat mengandung logam berat seperti timbal dan kadmium. Logam berat tersebut dapat larut ke dalam makanan dan minuman yang membahayakan konsumen.

Membanjirnya produk keramik tableware asal impor yang tidak diimbangi dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan SNI wajib yang telah dipersyaratkan dapat mengancam kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Maraknya peredaran produk keramik tableware asal impor yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi konsumen dari sisi kesehatan, keamanan, keselamatan, serta mengancam industri dalam negeri. Dengan pengawasan yang menyeluruh, Kemendag melalui Ditjen PKTN berkomitmen untuk selalu melindungi konsumen dari dampak yang dapat diakibatkan oleh produk yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan?” imbuhnya. 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang menambahkan, setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum memperdagangkan barang untuk melindungi konsumen dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan.

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai ketentuan berpotensi melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Potensi pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 113 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar,” paparnya. 

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Bos BI Ramal Suku Bunga AS Bisa Turun Lebih Cepat

Bank Indonesia (BI) memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve alias The Fed bisa lebih cepat menurunkan suku bunga acuannya.

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri DKI Jakarta Capai Rp 16,25 Triliun

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 16,25 triliun, selama periode Januari hingga 14 Juli 2024. Berdasarkan...

Bank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga di Level 6,25 Persen

Bank Indonesia (BI) memutukan untuk mempertahankan suku bunga acuannya atau BI Rate di level 6,25 persen. Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Juli 2024.

BI Dinilai Perlu Tahan Suku Bunga di Level 6,25 Persen

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai Bank Indonesia (BI) masih perlu mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25 persen.

Jeda Makan Siang, IHSG Istirahat di Zona Hijau

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berada pada zona hijau saat istirahat makan siang atau pada akhir perdagangan sesi I hari ini, Rabu (17/7).

IHSG Hari Ini Diproyeksi Melemah Terbatas, Cek Saham Berpotensi Cuan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi mengalami pelemahan terbatas pada perdagangan hari ini, Rabu (17/7).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS