HOLOPIS.COM, JAKARTA – Deputi Tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Malya Lubis membuat permohonan baru kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sebelumnya meminta agar menghadirkan 2 (dua) menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yakni ; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kali ini mereka meminta agar majelis hakim menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang gugatan PHPU Pilpres 2024.
Permohonan kepada MK itu disampaikan langsung Todung setelah persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (3/4). Menurutnya, jika majelis hakim menghadirkan Presiden Jokowi, maka jelas akan sangat ideal bagi persidangan yang mereka inginkan.
“Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau presiden memang bisa didatangkan oleh ketua majelis hakim MK, itu akan sangat ideal,” ucap Todung Malya Lubis seperti dikutip Holopis.com.
Kemudian, Todung juga menilai bahwa masalah dugaan politisasi dana bansos dan APBN yang dipersoalkan selama Pilpres 2024 juga menjadi tanggung jawab dari Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap MK bisa mengabulkan permohonan mereka tersebut agar publik tak lagi dibuat kebingungan dan berharap Jokowi bisa menjawab berbagai pertanyaan masyarakat itu.
“Tapi, apakah ketua majelis mempertimbangkan itu, saya melihat tanda-tanda itu tidak kelihatan,” jelasnya.
Di samping itu, ia mengaku sudah cukup jika MK benar-benar memanggil empat menteri (Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian) ke dalam persidangan untuk dimintai keterangan pada Jumat 5 April nanti.
Akan tetapi, menurut Todung, alangkah baiknya jika Presiden juga ikut hadirkan dalam persidangan MK sehingga masalah menjadi tuntas.
“Tapi kalau mau tuntas, ya harusnya hadirkan presiden Jokowi,” terangnya.
Di satu sisi, Presiden Jokowi sebelumnya memastikan keempat menterinya akan hadir untuk memberikan keterangan jika memang dibutuhkan oleh majelis hakim untuk memberikan keterangannya soal bansos.
“Semuanya akan hadir karena di undang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur hari ini.
Menurutnya, khusus untuk Sri Mulyani, dia akan menjelaskan soal anggaran bantuan sosial. Sementara, Risma secara spesifik akan lebih detail soal bantuan sosial secara umum.
“Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial di jelaskan seperti apa. Nanti akan di jelaskan semuanya lah,” ujarnya.
