HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syaikur Ali Mahdi Hamid memberikan respons atas desakan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Presiden Jokowi tak ada relevansinya dalam sidang PHPU. Beliau dalam kapasitas kepala negara jelas netral sehingga aneh kalau permintaan itu diajukan,” kata Habib Syakur dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (4/4).
Bagi Habib Syakur, persoalan dugaan netralitas Presiden dalam Pilpres 2024 yang dipersoalkan di dalam ruang majelis hakim MK yang dialamatkan oleh para pemohon juga bias.
Salah satu yang ia kritisi adalah pembagian bantuan sosial. Menurutnya, apa yang dilakukan Kepala Negara tersebut jelas sesuai dengan UU soal distribusi bansos.
“Bansos jelas dibahas di DPR, disetujui pemerintah dan parlemen, besarannya dan sebagainya. Dan Presiden sebagai kepala negara hadir untuk mendistribusikan amanat negara itu. Lantas di mana salahnya, di mana pelanggarannya?,” ujarnya.
Lagi pula kata Habib Syakur, saksi ahli dari pihak pemohon pun menyebut bahwa pembagian bansos atau paket sembako kepada masyarakat hanya berpengaruh paling tidak 29%. Sementara 71% sisanya ada faktor lain termasuk aspek likeabilitas dan popularitas calon presiden maupun calon wakil presiden.
Sehingga dengan demikian, mempersoalkan bansos menjadi tuduhan kecurangan yang sistematis dan masif pun dinilanya hanya upaya mengada-ada karena Ganjar Pranowo dan Mahfud MD termasuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin nyata-nyata kalah suara telah di Pilpres 2024.
Ditambah lagi oleh Habib Syakur, bahwa PHPU adalah sengketa perselisihan hasil. Sementara sampai pada pemeriksaan saksi dari pemohon I dan II, tidak ada yang mempersoalkan secara implisit tentang perselisihan hasil pemilu. Suara mana yang digelembungkan, suara mana yang dicurangi dan sebagainya.
“Gugatan dewa mabuk, jadi yang diserang serampangan dan cenderung mengada-ada. Apalagi saksi-saksi mereka kan selama ini mentah semua isinya. Tak ada yang persoalkan hasilnya yang katanya dicurangi. Jadi gugatan ini isinya keluar jalur, offside semua,” tukasnya.
Oleh sebab itu, Habib Syakur menilai bahwa relevansi menyeret Presiden Jokowi dalam pusaran permainan gugatan PHPU baik ala pemohon I (Anies – Imin) maupun pemohon II (Ganjar – Mahfud) tidak perlu dianggap serius oleh majelis hakim MK.
“Harapannya yang mulia hakim MK tetap on the track, tidak mudah dilimbungkan oleh permohonan absurd dan bias, serta jaga marwah MK dengan baik,” pungkasnya.
