HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) merespon tudingan bahwa kemampuan pemerintah menaikan gaji TNI-Polri di masa kepemimpinannya lebih rendah bila dibandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasalnya, di masa kepemimpnannya selama dua periode, ada beberapa persoalan serius yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, khususnya di permasalahan keuangan.
“Ya situasi fiskal kita. Situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” kata Jokowi dalam pernyatannya yang dikutip Holopis.com, Senin (8/1).
Permasalahan utama yang terjadi adalah kemudian saat terjadinya Pandemi Covid-19 serta dilanjutkan dengan perang global dianggap cukup berpengaruh ke kondisi fiskal pemerintahan Indonesia. Sehingga, ditegaskan Jokowi, perlu adanya pertimbangan yang jeli dalam menentukan kenaikan gaji TNI-Polri.
“Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal misalnya oleh kemarin oleh Covid dan oleh perang dagang. Kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan,” bebernya.
“Semuanya dengan pertimbangan – pertimbangan dan kalkulasi yang matang,” imbuhnya.
Meski begitu, Jokowi pun memastikan pemerintah akan segera mempercepat keputusan kenaikan gaji TNI-Polri dalam waktu dekat ini.
“Ya secepatnya, secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan berimbas pada perekonomian,” tegasnya.
