PKS : Jangan Kambing Hitamkan Inflasi untuk Kenaikan Biaya Haji

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wisnu Wijaya Adi Putra berpendapat, bahwa jangan menuduh inflasi sebagai sebab kenaikan biaya ibadah haji.

Dalam unggahan video akun media sosial Instagram PKS, Wisnu mengatakan, bahwa inflasi bukan penyebab terjadinya kenaikan biaya ibadah haji dan pemerintah dapat melakukan efisiensi serta negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait.

“Kita tidak perlu membuat framing kenaikan ini karena adanya inflasi. Karena jika kita masih bisa lakukan efisiensi,” kata Wisnu dalam pernyataannya, seperti dikutip Holopis.com, pada Selasa (28/11).

“Kami yakin dari Fraksi PKS atas niat baik kita untuk masyarakat, untuk Jamaah, InsyaAllah masih bisa ditekan lagi,” tambahnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan, bahwasanya biaya ibadah haji tidak perlu dinaikan karena sebanyak 15% calon Jamaah haji batal berangkat akibat kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Sesuai data, 15% calon Jamaah itu gagal berangkat karena tidak bisa melunasi akibat dinaikkannya BPIH,” jelasnya.

Lebih lanjut, politikus PKS tersebut juga mengungkapkan, sesungguhnya para Jamaah ibadah haji hanya diwajibkan membayar dua kali trip saja, sehingga tidak memberatkan mereka.

“Maka jamaah itu tolong dibebani dua kali trip saja. Sehingga, tidak memberatkan sampai seperti ini. Semoga ini masih bisa dipertimbangkan dua kali trip, semoga sesuai syariah dan kita semuanya berkah,” ungkapnya.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

DPR Janji Kawal Satgas Impor Ilegal Perangi Mafia Nakal

Anggota Komisi VI DPR, Luluk Nur Hamidah menegaskan, bahwa pihaknya bakal mengawal Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal dalam menjalankan tugasnya.

DPR Was-was Tanah di Bali Banyak Dimiliki Warga Asing

Komisi II DPR RI menyuarakan kekhawatiran mereka akan semakin meningkatnya kepemilikan tanah di Bali oleh Warga Negara Asing (WNA).

DPR Belum Terima Surpres Penggantian Ketua KPU, Jokowi : Proses Administrasi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) membantah pihaknya menghambat untuk segera mengeluarkan surat presiden (surpres) pergantian Ketua KPU.

Habibrokhman Klaim PPATK Salah Info Soal Anggota DPR Terlibat Judi Online

Anggota MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI, Habiburokhman mengklaim kabar mengenai adanya anggota DPR yang terlibat judi online adalah salah.

Cak Imin Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU KIA

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mendesak kepada pemerintah pusat maupun daerah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Olimpiade

BERITA TERBARU

Piala Presiden 2024 : Persija dan Madura United Kompak Kena Bantai

Laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2024 telah rampung seluruhnya, pada Jumat (26/7) sore hingga malam WIB. Diawali oleh Arema FC vs Madura United dan dilanjutkan Bali United vs Persija.