HOLOPIS.COM, JAKARTA – Research, Development of Politics and Social Change CSIS, Dominique Nicky Fahrizal menilai bahwa panitia kerja atau panja netralitas Polri hanya upaya DPR RI untuk menunjukkan mereka bekerja saja di hadapan masyarakat.
“Artinya DPR menunjukkan dia sedang bekerja untuk menangkap aspirasi rakyat. Panja TNI ada di Komisi I, Panja Polri sedang dibahas di Komisi III. Instrumen mana yang diduga tidak netral maka bikin saja panjanya,” kata Nicky dalam podcast bersama Komunitas Masyarakat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (24/11).
Hanya saja, ia menilai bahwa panja yang diwacanakan politisi PDIP di Komisi III DPR RI bisa memiliki dua perspektif, yakni penting atau tidak. Sebab kunci dari terbentuknya panja adalah keinginan rakyat, bukan keinginan DPR.
“Panja ini berjalan kalau ada dukungan dari masyarakat, kalau tidak didukung bisa jadi jangan-jangan ini mainan DPR aja,” ujarnya.
Untuk itu, jika memang panja netralitas Polri ini benar-benar sebagai jembatan aspirasi masyarakat, maka DPR harus benar-benar membuka ruang kepada publik untuk memberikan dukungan, sehingga jelas landasan berpikir pembentukan panja ini dibuat.
“DPR harus membuka komunikasi dengan masyarakat sipil, jangan main sendiri. Kalau mau pengawasan yang berintegritas setiap komisi bentuk panja bersama-sama masyarakat sipil untuk mengawal,” tuturnya.
Masalah apakah panja ini efektif untuk menjawab apakah ASN, termasuk TNI dan Polri netral atau tidak, maka jawabannya ada di masyarakat, apakah mereka memang benar-benar meragukan netralitas pegawai negeri dan aparatur negara tersebut.
“Yang paling penting adalah masyarakat menilai apakah panja ini adalah sesuatu yang serius mengawal pemilu atau tidak. Balikin lagi saja ke DPR apakah mereka memang panja ini untuk serius mengawal pemilu atau tidak,” tandasnya.
