HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, banyak media yang terkesan memelintir isi eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Johnny G Plate, yakni terkait dengan kasus BTS 4G dengan Presiden Joko Widodo.
“Apa yang disampaikan pengacara Plate merupakan paparan normatif prosedural tentang program 4G,” kata Hari dalam keterangannya kepada Holopis.com, Kamis (6/7).
Di dalam eksepsi itu, hanya ada diksi bahwa Presiden Joko Widodo mengetahui tentang proyek pengadaan infrastruktur jaringan internet 4G yang memiliki nilai anggaran Rp10 Triliun itu.
Namun, tidak ada penjelasan apapun bahwa Presiden Jokowi terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap praktik korupsi di dalam proyek yang membuat kerugian negara hingga Rp8,02 triliun itu.
“Belum ada indikasi Presiden tahu adanya praktik korupsi di proyek itu,” ujarnya.
Hal ini juga disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Johnny G Plate, Achmad Cholidin. Dimana ia meminta kepada awak media untuk tidak salah mengartikan atau memelintir isi dari eksepsi tersebut.
Menurut Achmad, apa yang dibacakan saat eksepsi benar adanya. Dimana di dalam kata sederhananya, Presiden memang mengetahui proyek strategis itu untuk rakyat, namun tidak tahu bahwa dalam penyelenggaraannya ada dugaan tindak pidana korupsi.
“Bisa dibaca di eksepsi, dan saya tidak ada penjelasan terkait ini, karena sudah jelas, jangan dipelintir yang tidak tertulis,” pinta Achmad.
Seperti diberitakan, dalam eksepsinya, Johnny G Plate mengaku berinisiatif meningkatkan target pembangunan BTS 4G sebanyak 7.904 BTS pada periode 2021-2022. Penambahan target itu dilakukan untuk mengeksekusi arahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan kuasa hukum Johnny G Plate, Dion Pongkor saat membacakan nota keberatan atau eksepsi, di ruang sidang Prof Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).
“Peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G tanpa melalui kajian. Padahal program pembangunan BTS 4G 2021-2022 merupakan penjabaran arahan Presiden RI yang disampaikan pada berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet,” kata Dion.
