HOLOPIS.COM – Jenderal Lapangan Pro Demokrasi (ProDem) Sulawesi Selatan (Sulsel) Indra Tyson menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang digelarnya bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf.
Salah satu isu yang diangkat di tengah aksinya itu adalah soal tolakan penundaan pemilu.
“Menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024,” kata Indra dalam keterangannya, Senin (11/4).
Isu yang kedua adalah persoalan minyak goreng yang sampai saat ini belum tuntas. Harga masih sangat mahal dan stok minyak goreng kemasan juga terbatas.
“Mendesak pemerintah mengusut tuntas dan menumpas mafia minyak,” ujarnya.
“Mendesak pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran,” imbuh Indra.
Tuntutan selanjutnya adalah kebutuhan harga bahan pokok. Ia meminta agar pemerintahan Jokowi-Maruf melalukan stabilisasi harga sehingga kehidupan masyarakat tidak semakin sengsara.
“Mendesak pemerintah segera merealisasikan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, mengurangi utang negara dan pengadaan Kartu Sembako Murah,” paparnya.
Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa tuntutan selanjutnya adalah persoalan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang rencananya akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara itu.
“Mendesak pemerintah mengkaji ulang pemindahan IKN dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, ekologi, politik, dan mitigasi bencana,” tegasnya.
Dan permohonan yang terakhir adalah desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Luhut Binsar Pandjaitan.
“Mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Luhut Binsar Pandjaitan,” pungkasnya.
