Pasalnya, penerimaan dari pengembalian aset tidak bersifat tetap setiap tahun.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menata ulang prioritas belanja dan mencari ruang fiskal yang lebih berkelanjutan.
CELIOS juga mendorong penerapan secara bertahap, misalnya dengan memprioritaskan mahasiswa dari kelompok ekonomi yang paling membutuhkan sebelum kebijakan diperluas secara menyeluruh.
Persoalan berikutnya ada pada struktur anggaran pendidikan itu sendiri.
Meski porsi anggaran pendidikan mencapai 20 persen APBN, dana tersebut tidak berada dalam satu kantong yang bisa begitu saja dialihkan untuk membiayai sekolah dan kuliah gratis.
Anggaran pendidikan tersebar ke berbagai kebutuhan.
Ada gaji dan tunjangan guru serta dosen, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, transfer ke daerah, pembangunan sarana-prasarana, hingga berbagai program pendidikan lainnya.
Di saat yang sama, anggaran besar juga terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan kondisi tersebut, tambahan kebutuhan puluhan triliun rupiah untuk pendidikan tinggi gratis bakal menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.
Dampaknya juga tak hanya soal APBN, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar memikirkan nasib perguruan tinggi swasta (PTS).
Jika PTN benar-benar gratis sementara PTS tetap membebankan biaya kuliah, migrasi mahasiswa ke kampus negeri bisa terjadi dalam jumlah besar.
Karena itu, diperlukan skema agar kebijakan pendidikan gratis tidak justru membuat PTS kesulitan bertahan.
Salah satu gagasan yang muncul adalah mengarahkan KIP Kuliah lebih besar kepada mahasiswa PTS ketika biaya pendidikan di PTN nantinya sudah digratiskan.
