Regulasi tersebut mencakup kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, sistem elektronik, serta pengawasan terhadap perusahaan penyedia platform digital.
Pemerintah menargetkan seluruh aturan turunan selesai diterbitkan paling lambat 31 Desember 2026.
Selain itu, pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang akan dipimpin Kementerian UMKM untuk mengawasi pelaksanaan aturan.
Bagi pengemudi ojol, kepastian penerapan menjadi hal yang tak kalah penting dari penurunan potongan.
Mereka masih menunggu kejelasan mengenai layanan yang tercakup dan konsistensi pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya benar-benar terasa dalam pendapatan sehari-hari.
