HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 diproyeksikan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menahan laju penurunan populasi kelas menengah di Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa implementasi pedoman 20 tahun ini akan memperkokoh kembali pilar ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menerima kunjungan resmi Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
“Perpres ini luar biasa karena dapat menjadi perangkat penting untuk mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk penurunan kelas menengah,” ujar Muhaimin dalam pertemuan tersebut.
Muhaimin menambahkan bahwa pelaksanaan regulasi ini harus menjadi pendorong utama untuk membangkitkan dan memperkuat ketahanan ekonomi kelas menengah secara berkelanjutan.
Selain isu kelas menengah, Menko PMK menyoroti pentingnya menghubungkan hasil riset akademis dengan kebutuhan nyata di pasar komersial.
Langkah ini bertujuan agar inovasi riset tidak terhenti pada ranah akademis, melainkan dapat dikembangkan dan dikomersialisasikan oleh para pelaku ekonomi kreatif.
Payung hukum Rindekraf sendiri resmi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 2 Juli 2026 lalu.
Dokumen masterplan nasional tersebut merangkum prinsip pengembangan, visi-misi, arah kebijakan, hingga sasaran strategis sektor kreatif hingga dua dekade mendatang.
Dalam struktur ini, Menko PM bertindak sebagai Ketua Pengarah Tim Koordinasi yang mengoordinasikan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi.
Sementara itu, Menekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa Rindekraf menjadi fondasi utama agar pembangunan sektor kreatif berjalan terarah dan terintegrasi.
“Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki peran untuk memastikan agenda pengembangan sektor ini diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan memberikan dampak,” kata Teuku Riefky.
Pelaksanaan tahap awal Rindekraf dituangkan dalam Rencana Aksi 2026–2029 yang mencakup delapan pilar prioritas, mulai dari pendanaan hingga perlindungan karya.
