Gofur juga mengkhawatirkan Jika program KRIS berdampak pada kenaikan iuran peserta tentu akan banyak masyarakat yang selama ini menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah daerah dan pusat akan dinonaktifkan karena keterbatasan anggaran belanja pemerintah daerah yang akan membengkak.
“Kami dari Jamkeswatch harga mati menolak Pemberlakuan KRIS pada pasien JKN, karena kami para pekerja/buruh segmen peserta yang paling tertib membayar iuran dan cukup besar memotong upah kami juga dana perusahaan, tetapi layanan yang kami dapat bisa dipastikan akan menurun jauh,” tegasnya.
Menurut Gofur, KRIS yang akan diimplementasikan oleh Menteri Kesehatan merupakan bukti gagal pahamnya pemerintah dalam memahami amanat tentang standarisasi kelas yang diatur didalam UUD SJSN. Bahkan lebih parah kata Gofur, pihaknya menduga ada niatan bisnis yang akan dimainkan oleh Kemenkes agar para perusahaan menambah jaminan kesehatan untuk pekerjanya dengan asuransi swasta selain JKN.
“Kami setuju dengan standarisasi pelayanan disemua rumah sakit, semisal pelayanan dan tindakan serta fasilitas kamar rawat kelas satu sampai dengan tiga semua standar dan sama antara Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia, bukan malah dijadikan kelas tunggal atau hanya ada satu kelas untuk seluruh peserta JKN,” imbuh Gofur.
Terakhir, Gofur pyun menyarankan kepada pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan kepada perbaikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dan membangun rumah sakit baru di beberapa wilayah di Indonesia, agar kebutuhan akan layanan kesehatan bagi masyarakat bisa semakin luas, tidak menumpuk di rumah sakit yang ada selama ini.
Bakan ia mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan bersama afiliasi yang tergabung di dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) untuk menolak Pemberlakuan KRIS, jika pemerintah tetap memaksakan Pemberlakuan KRIS pada pasien JKN.
