“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” kata Suyudi.
Ia juga berkomitmen turun langsung ke lapangan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi anggota maupun masyarakat. Menurutnya, kehadiran pimpinan di lapangan bukan untuk membangun citra, melainkan memastikan persoalan ditangani dan keputusan dijalankan.
“Saya akan turun ke lapangan bukan untuk mencari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Suyudi juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh didorong mencapai target dengan cara-cara yang melanggar hukum. Namun, tekanan pekerjaan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan.
“Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi baking kegiatan ilegal atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tegasnya.
Ia mengatakan, terdapat prinsip sederhana yang ingin dihidupkan dalam kepemimpinan Polri, yakni tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang.
“Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana, tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” ucapnya.
Apabila mendapat amanah sebagai Kapolri, Suyudi menyatakan siap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan yang berlaku.
“Apabila memperoleh amanah, saya siap dinilai dari hasil bukan dari janji. Mempertanggungjawabkan kepemimpinan sesuai konstitusi, menjalani pengawasan DPR, menghormati proses hukum, bekerja bersama lembaga pengawas, dan membuka ruang koreksi masyarakat,” katanya.
Menutup paparannya, Suyudi menekankan bahwa jabatan Kapolri bukan sekadar posisi tertinggi dalam karier kepolisian, melainkan tanggung jawab yang lebih besar kepada institusi dan masyarakat.
“Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karir. Jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” tegas Suyudi.
Ia pun menyebut ukuran keberhasilan Polri tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat, maupun publikasi. Menurutnya, keberhasilan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui peningkatan keamanan, pelayanan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban.
“Saya ingin keberhasilan Polri kelak dinilai bukan dari banyaknya slogan, aplikasi operasi, rapat atau publikasi, tetapi dari hal yang benar-benar dirasakan masyarakat lebih aman, laporan lebih mudah diterima, pertolongan datang lebih cepat, perkara lebih pasti, korban terlindungi, hukum diterapkan adil, anggota berintegritas memiliki masa depan, dan penyimpangan dapat dikoreksi tanpa harus menunggu viral,” pungkasnya.
