HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto segera memfokuskan kepemimpinannya pada pembenahan pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal itu dinilai penting setelah Suyudi melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri.
Sugeng mengatakan, konsolidasi internal melalui pergantian sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan 19 Kapolda telah dilakukan. Karena itu, menurut dia, perhatian Suyudi kini perlu diarahkan pada persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kini saatnya, Kapolri Suyudi Ario Seto harus fokus membenahi pelayanan publik dengan menghilangkan ‘No Viral, No Justice’ dan mewujudkan penegakan hukum berjalan secara adil sesuai visi misinya, ‘Polri Bersama Masyarakat’,” kata Sugeng, Selasa (6/10/2026).
Menurut IPW, pembenahan pelayanan publik tersebut harus berjalan beriringan dengan sejumlah agenda yang sebelumnya disampaikan Suyudi. Di antaranya merampingkan Mabes Polri dan memperkuat Polres serta Polsek, membenahi siklus sumber daya manusia melalui meritokrasi, serta menolak praktik “titipan, transaksi, dan sponsorship”.
Selain itu, IPW mendorong pengawasan internal berbasis risiko dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil atau outcome, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.
Sugeng menilai seluruh agenda tersebut akan diuji melalui program 100 hari pertama Suyudi sebagai Kapolri.
Dalam 30 hari pertama, Suyudi sebelumnya menyampaikan akan memeriksa kondisi institusi secara menyeluruh, menetapkan komando perubahan, membangun data dasar atau baseline, serta mengecek penerimaan laporan masyarakat, tunggakan dan perkembangan perkara, serta pengaduan.
Pemeriksaan juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, kesiapan Polres dan Polsek, serta pemetaan kejahatan yang berdampak tinggi.
Kemudian, pada hari ke-31 hingga ke-60, Suyudi akan menguji perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan tahap pertama. Sementara pada hari ke-61 sampai ke-100, ia akan memperlihatkan hasil pembenahan sekaligus mengoreksi berbagai hal yang belum berhasil.
IPW menilai komitmen tersebut harus diwujudkan sampai ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Terlebih, Suyudi sebelumnya menegaskan bahwa perubahan di tubuh Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota untuk berubah.
“Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan melalui pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Sugeng.
Menurut IPW, kepemimpinan Suyudi harus mampu menjawab harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang amanah, profesional, humanis, transparan, serta mampu memberikan rasa aman dan keadilan.
Sugeng kemudian mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, pada 1 Juli 2026. Saat itu, Presiden menekankan bahwa polisi harus melayani dan melindungi rakyat.
