BOGOR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Desakan tersebut disampaikan HMI Cabang Bogor melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati Bogor, Senin (31/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat tema “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Upah Pungut dan Pengadaan Barang di Kabupaten Bogor.”
Koordinator aksi sekaligus narahubung HMI Cabang Bogor, Fadhlan Nurfaqih, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal pemberantasan korupsi serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kami kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pemberantasan korupsi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Fadhlan dalam rilisnya yang diterima Holopis.com.
Menurut HMI Cabang Bogor, dugaan korupsi tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga harus dilihat sebagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Pengelolaan APBD dinilai harus kembali berorientasi pada kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Bogor juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor. Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan legislatif dijalankan ketika terdapat dugaan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
“Rakyat patut mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dijalankan ketika terdapat dugaan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” tukasnya.
HMI Cabang Bogor kemudian menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, mendesak KPK mengusut dan menuntaskan seluruh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor secara transparan dan profesional.
Kedua, mendesak DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada publik.
Ketiga, HMI mendorong audit menyeluruh terhadap dinas-dinas strategis yang dinilai memiliki kerentanan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
Keempat, mahasiswa mendesak transparansi pengelolaan anggaran daerah, termasuk anggaran aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar dapat diawasi masyarakat.
Selanjutnya, HMI meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor. Mahasiswa juga mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan anggaran dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
Tuntutan terakhir adalah meminta Pemkab Bogor memperkuat sistem pencegahan korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas.
Soroti Penghadangan Massa Aksi
Selain persoalan dugaan korupsi, HMI Cabang Bogor turut menyoroti adanya tindakan penghadangan terhadap massa aksi saat menyampaikan aspirasi.
