HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia mencatat prestasi membanggakan di tingkat internasional setelah berhasil menempati peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan atau Tax Expenditure Report (TER). Capaian ini menunjukkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dinilai semakin transparan dan akuntabel.
Berdasarkan laporan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026, Indonesia berhasil meraih skor 79,9 poin dan menempati posisi pertama dari 116 negara di dunia.
Peringkat tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara maju seperti Australia yang berada di posisi ketiga, Prancis di posisi kesembilan, hingga Amerika Serikat yang berada di urutan ke-17.
GTETI sendiri merupakan indeks global pertama yang mengukur kualitas keterbukaan pelaporan insentif pajak di berbagai negara. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama, mulai dari keterbukaan informasi kepada publik, kualitas data, hingga evaluasi penggunaan insentif perpajakan.
Capaian Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, Indonesia masih berada di posisi ke-15 dunia. Setahun kemudian naik ke posisi kedua, dan akhirnya berhasil menjadi peringkat pertama dunia pada 2026.
Kementerian Keuangan menyatakan capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola fiskal yang sehat dan transparan.
“Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian,” tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).
Pemerintah menegaskan kebijakan insentif perpajakan di Indonesia dilakukan secara selektif, terarah, dan terukur agar tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa membebani kapasitas fiskal negara.
Sebagai contoh, sepanjang 2025 lebih dari 70 persen dari total Rp389 triliun belanja perpajakan dialokasikan langsung untuk rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Insentif-insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Insentif tersebut juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyarakat dan kehidupan rakyat yang semakin berkualitas,” imbuh Kementerian Keuangan.
