Oleh sebab itu, ia pun mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai mandataris rakyat untuk melakukan perbaikan sebelum terlambat. Sebab kata dia, akan sangat disayangkan jika duit rakyat lebih dari Rp1.000 Triliun di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dan integritas.
“Kami percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto menghendaki compliance, dan jaminan sosial sebagai kepentingan nasional, kepentingan Bangsa Indonesia,” tukasnya.
“Oleh karena itu kami menuntut agar Presiden membatalkan Pansel dan mengganti dengan Pansel baru yang profesional, berintegritas dan mempunya kompetensi di bidang jaminan sosial. Dan melakukan seleksi,” pungkas Indra.
- Advertisement -
