Saat ditanya mengenai kemungkinan perubahan terhadap mutasi tersebut, Suahasil mengatakan pihaknya akan melihat dasar keputusan yang telah ditetapkan.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil di Istana Negara, Senin (14/9/2026).
Ketika ditanya apakah pencopotan Purbaya berkaitan dengan persoalan internal Kemenkeu, Suahasil memberikan jawaban singkat.
“Aman-aman saja,” ujarnya.
Dinamika internal Kemenkeu juga mendapat perhatian dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira.
Bhima menilai persoalan koordinasi internal menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melihat pergantian Purbaya.
Menurutnya, terdapat perbedaan pandangan antara Purbaya dengan jajaran DJP, terutama terkait pergantian pejabat eselon II dan kebijakan penahanan restitusi pajak.
Kebijakan penahanan restitusi yang semula berkaitan dengan pemeriksaan sektor sumber daya alam disebut kemudian meluas ke sektor lainnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha merasa tidak nyaman.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah,” kata Bhima.
Dengan demikian, pencopotan Purbaya kini tak hanya menjadi perhatian karena pergantian posisi Menteri Keuangan.
Di balik keputusan tersebut, publik juga dibuat bertanya-tanya soal dinamika internal Kemenkeu, terutama setelah rangkaian mutasi besar-besaran yang dilakukan sebelum pergantian terjadi.
Namun, sejauh ini, klaim mengenai adanya peran bos Pajak, Bea Cukai maupun kelompok yang disebut “Geng SMI” dalam pencopotan Purbaya masih bersumber dari keterangan narasumber dan belum menjadi kesimpulan resmi pemerintah.
