HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sebesar 10 persen mulai 1 April 2026 mendatang memicu perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa mekanisme penentuan harga BBM nonsubsidi sepenuhnya mengikuti dinamika pasar energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin. Ia menjelaskan bahwa skema harga BBM sebenarnya sudah diatur dalam regulasi pemerintah, khususnya dalam Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022.
“Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” kata Bahlil dalam keterangan yang diterima Holopis.com di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, BBM kategori industri umumnya merupakan bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98, yang digunakan oleh kelompok masyarakat mampu maupun sektor usaha.
“Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampulah, seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau, selama ada uang untuk bayar monggo. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” ujarnya.
Dalam hal ini, perubahan harga BBM nonsubsidi tidak akan membebani anggaran negara karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan kata lain, fluktuasi harga sepenuhnya menjadi konsekuensi dari pergerakan harga minyak dunia.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kebijakan energi nasional tetap berpihak pada masyarakat luas, khususnya melalui skema BBM subsidi.
Bahlil menegaskan bahwa keputusan terkait harga BBM subsidi berada langsung di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
“Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” imbuh Bahlil.
