Ia mengaku telah menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Prabowo agar tidak kembali melakukan perubahan komposisi kabinet.
“Saya ingin menggarisbawahi atas nama Parlemen Bayangan, Indonesia Pasti, sudah mengultimatum kepada pemerintahan Prabowo khususnya agar tidak melakukan reshuffle lagi,” katanya.
Heru juga menyoroti pentingnya prinsip check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai, pengawasan dari kelompok di luar kekuasaan merupakan bagian penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan.
“Menurut saya, Syahganda yang baru saja dilantik sebagai Bakom sudah melakukan kesalahan paling besar anti-demokrasi dan juga justru mendukung sebuah pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya menuju sebuah pemerintahan diktator,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Heru terhadap usulan yang disampaikan Syahganda, bukan bukti bahwa pemerintahan Prabowo telah menjadi pemerintahan diktator.
Heru turut menyinggung pertemuan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD di Yogyakarta.
Ia menduga pertemuan tersebut mungkin memiliki dimensi politik yang lebih luas jika dikaitkan dengan gagasan memasukkan ketiganya ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya penjajakan politik itu belum membuktikan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pembentukan kabinet.
“Jika dikoneksikan dengan apa ucapan Syahganda menginginkan Anies, Ganjar, dan Mahfud pada akhirnya masuk dalam sebuah kekuasaan Prabowo, ini semestinya harus dicurigai bahwa Anies juga sedang melakukan lobi-lobi politik, penjajakan politik, dan juga konsolidasi politik sesama peserta Pemilu Pilpres 2024 kemarin,” ujarnya.
Heru meminta Syahganda mengevaluasi pernyataannya dan mempertimbangkan konsekuensi politik dari gagasan tersebut.
Ia menegaskan, penambahan anggota kabinet semestinya tidak mengabaikan efisiensi anggaran maupun keseimbangan kekuasaan.
Polemik ini pun menempatkan wacana perluasan koalisi dalam perdebatan lebih besar mengenai masa depan oposisi.
