JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menyuarakan pandangannya soal kebijakan parkir di Ibu Kota. Kali ini, ia menanggapi rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang akan menaikkan tarif parkir demi mengurai kemacetan dan menambah pendapatan daerah.
Namun, Ahok menilai rencana kenaikan tarif tersebut tidak akan efektif jika sistem pengelolaannya masih konvensional dan rentan kebocoran. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta beralih ke sistem parkir digital berbasis voucher, yang menurutnya jauh lebih transparan, efisien, dan menguntungkan semua pihak.
“Saya kira sistem parkir berbasis digital itu voucher harus dijalankan. Supaya pendapatan meningkat, kita bisa lakukan subsidi silang untuk sektor lain,” ujar Ahok di sela acara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6).
Pengalaman Saat Menjabat Gubernur
Ahok menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Ia menyebut bahwa penggunaan mesin parkir otomatis saat itu mampu menekan kebocoran besar yang biasa dilakukan oleh juru parkir liar. Ia mencontohkan kawasan Sabang dan Kelapa Gading yang sebelumnya hanya menyetor belasan juta rupiah per hari meski sangat ramai.
“Waktu zaman saya, saat pasang mesin parkir, setorannya langsung naik gila-gilaan. Itu bukti bahwa kebocorannya besar sekali,” ucapnya.
Sistem Voucher Digital: Parkir Dapat Hadiah!
Alih-alih melanjutkan sewa mesin parkir yang menurutnya mahal, Ahok menyarankan Pemprov mengembangkan sistem voucher digital yang bisa diakses lewat ponsel.
“Kenapa nggak pakai voucher digital saja di HP? Misalnya setiap kali parkir, pengguna dapat voucher yang bisa diundi berhadiah, bahkan mobil. Ini membuat masyarakat lebih tertarik dan transparan,” katanya.
Tak hanya menguntungkan pengguna, Ahok menjelaskan bahwa juru parkir (jukir) juga tetap mendapatkan komisi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan berbelanja di ritel seperti Alfamart atau Indomaret.
“Ini win-win solution. Tukang parkir tetap dapat penghasilan, masyarakat merasa senang, dan pemerintah dapat data serta pendapatan yang jelas,” ujar Ahok.
Pendapatan Parkir Bisa Subsidi Transportasi
Menurut Ahok, pendapatan dari sistem parkir digital ini bisa digunakan untuk menyubsidi berbagai program Pemprov, seperti transportasi umum dan pengembangan wilayah yang kurang ramai.
“Sistem parkir ini bisa disesuaikan. Misalnya parkir di tempat ramai lebih mahal, tempat sepi lebih murah. Dengan cara ini kita bisa atur mobilitas masyarakat,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya tarif progresif per jam untuk mencegah kendaraan terlalu lama parkir. “Kayak warung fast food, kenapa kursinya keras? Supaya nggak nongkrong lama-lama,” selorohnya.
Kaji Ulang Kenaikan Tarif
Ahok menekankan bahwa rencana kenaikan tarif parkir perlu dikaji matang. Bukan semata menaikkan harga, tetapi juga membangun sistem yang adil dan efisien.
“Naikkan tarif boleh saja, tapi sistemnya dulu dibenahi. Yang penting keadilan sosial bisa berjalan lewat pengelolaan parkir yang benar,” pungkasnya.
