Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa penyadapan ilegal yang menyeret empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal LSP.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa temuan dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Ia menjelaskan, selain menangani dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Atas dasar laporan tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara terpisah.
“Hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujar Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penyidik tidak bisa serta-merta menghubungkan seluruh aktivitas penyadapan yang terungkap dengan dugaan makar tanpa melalui proses pembuktian yang memadai.
“Oleh karena itu temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegasnya.
Suyudi menjelaskan, penyelidikan dugaan makar saat ini difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan terhadap personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman terhadap tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana lain di luar dugaan penyadapan ilegal yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkara penyadapan ilegal sendiri, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi Santoso), dan AS (Ahrie Sonta Nasution). Keempatnya diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberian perintah, persetujuan, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
Suyudi memastikan penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui proses hukum dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, dugaan makar tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri dan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi dari perkara penyadapan.
“Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana (makar) yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” tutur Suyudi.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!