Khozin Sebut Langkah Hukum Gibran Tak Terkait dengan Proses HMP di DPR

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguji keabsahan ijazah melalui jalur hukum tidak akan menghentikan dorongan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin atau Gus Khozin, menegaskan proses hukum yang mungkin ditempuh Gibran dan mekanisme politik untuk menyikapi polemik ijazah tersebut merupakan dua hal berbeda yang tetap berjalan masing-masing.

Khozin menyebut, langkah Gibran berada dalam ranah hukum, sedangkan pengajuan HMP merupakan mekanisme politik dan konstitusional yang menjadi hak anggota legislatif.

“Tidak, tidak, tidak. Ini kan tidak saling terkait ya. Di sana lembaga eksekutif di sini lembaga legislatif ya,” kata Khozin dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia mengatakan, DPR menghormati sikap Gibran apabila memilih mengundurkan diri maupun menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, menurutnya, pernyataan mengenai pengunduran diri tersebut sejauh ini masih sebatas niat.

“Yang pertama kita menghormati apapun sikap yang diambil oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kedua, saya tanya balik kalau orang berniat itu apanya yang mau dikomentari? Ini kan baru niat,” ujarnya.

Di sisi lain, Khozin memastikan komunikasi antaranggota DPR dari berbagai fraksi terkait pengajuan HMP masih berlangsung. Ia menyebut proses tersebut terus berjalan dan tidak menunggu keputusan Gibran terkait langkah pribadinya.

“Ya jalan, seperti yang saya sampaikan tadi secara informal ya, karena ini bukan menyangkut kelembagaan. Saya perlu garis bawahi bahwa hak menyatakan pendapat ini adalah hak yang melekat kepada diri masing-masing anggota DPR,” jelasnya.

Khozin juga mengungkapkan, berdasarkan pengecekan terakhirnya, jumlah anggota yang mendukung pengajuan HMP telah melampaui syarat minimum. Pengajuan tersebut mensyaratkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi.

“Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu. Tujuh, tujuh atau delapan lah begitu,” ungkap Khozin.

Ia menjelaskan, pengajuan HMP harus disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR melalui surat. Setelah itu, pimpinan akan menentukan agenda pembahasan melalui rapat pimpinan atau mekanisme Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.

“Dan nanti mekanismenya harus bersurat dan menyampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR. Kemudian pimpinan DPR akan mengagendakan bamus atau rapat pimpinan pengganti bamus rapat konsultasi pimpinan pengganti bamus untuk diagendakan di Paripurna selanjutnya,” jelas Khozin.

Ia menambahkan, waktu pembahasan dalam rapat paripurna sepenuhnya bergantung pada keputusan pimpinan DPR.