HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggaran Rp10,7 miliar untuk jasa influencer RANS milik Raffi Ahmad disorot ICW. KKP berdalih demi jangkauan informasi nasional.
Penggunaan anggaran negara sebesar Rp10,7 miliar untuk kerja sama publikasi yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad menjadi perhatian publik.
Setelah menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan di balik pengadaan jasa influencer tersebut.
KKP menyebut pemanfaatan pemengaruh atau influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan, program prioritas, serta hasil kerja kementerian kepada masyarakat.
Jangkauan audiens yang luas dinilai menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih mitra publikasi.
Penjelasan itu disampaikan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP melalui keterangan resmi pada Selasa (10/11/2026).
Menurut KKP, penyampaian informasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kreator konten.
Kementerian juga memanfaatkan media massa, baik cetak maupun elektronik, platform digital, serta berbagai saluran komunikasi lainnya.
KKP beralasan, kombinasi sejumlah kanal publikasi diperlukan agar informasi mengenai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang berada di wilayah berbeda.
Dalam menentukan perusahaan penyedia jasa komunikasi, KKP mengaku memiliki sejumlah pertimbangan.
Beberapa di antaranya adalah jumlah pengikut di media sosial, tingkat interaksi dengan audiens, luas jangkauan konten, serta persebaran pengikut di berbagai daerah.
Pertimbangan tersebut diklaim penting karena program KKP memiliki sasaran berskala nasional.
Dengan memanfaatkan jaringan distribusi konten yang luas, kementerian berharap informasi mengenai sektor kelautan dan perikanan dapat diterima lebih banyak masyarakat.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!