Penjelasan KKP tersebut muncul setelah ICW mengungkap pengadaan jasa pemengaruh yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Berdasarkan temuan ICW, terdapat tiga paket pengadaan di lingkungan KKP selama periode anggaran 2025–2026.
Jika digabungkan, nilai ketiga paket tersebut mencapai sekitar Rp10,7 miliar.
Pengadaan pertama tercatat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
Paket influencer engagement pada unit kerja tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,59 miliar.
Selanjutnya, terdapat kontrak senilai Rp3,6 miliar di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Pengadaan ini berkaitan dengan publikasi program pembangunan Budidaya Ikan Nila Salin (BINS).
Paket lainnya berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Nilainya juga mencapai sekitar Rp3,6 miliar untuk kebutuhan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Temuan tersebut menjadi bagian dari laporan ICW mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian dengan total anggaran mencapai Rp14,69 miliar.
Selain KKP, pengadaan jasa publikasi serupa juga ditemukan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun anggaran 2024.
Besarnya nilai kontrak tersebut membuat penggunaan anggaran pemerintah untuk promosi melalui influencer turut dipertanyakan.
ICW menyoroti sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian belanja dengan kebijakan efisiensi anggaran hingga kejelasan manfaat yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!