Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan.
Pasalnya, Raffi Ahmad yang namanya berkaitan dengan perusahaan penyedia jasa tersebut juga dikenal sebagai Utusan Khusus Presiden.
Sorotan itu membuat transparansi proses pengadaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi isu penting dalam kerja sama publikasi pemerintah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, KKP menyatakan mekanisme kerja sama dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia layanan komunikasi dan publikasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Kementerian juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kontrak tidak selalu berarti seluruh konten diproduksi langsung oleh perusahaan penyedia jasa.
Kerja sama tersebut turut melibatkan jaringan distribusi dan sejumlah kreator konten.
Meski telah memberikan penjelasan, KKP mengakui kritik masyarakat perlu menjadi bahan pembenahan dalam pelaksanaan komunikasi publik.
Kementerian menyatakan akan mengevaluasi tata kelola publikasi agar penggunaan jasa komunikasi pemerintah semakin transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Dengan nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada alasan KKP menggandeng influencer.
Seberapa efektif hasil publikasi tersebut dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat juga menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!