SIAGA 98 Desak DPR dan DPD Proses Pemberhentian Gibran sebagai Wapres

Solidaritas Aktivis dan Anggota 98 (SIAGA 98) mendesak DPR RI dan DPD RI segera mengambil langkah konstitusional untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan SIAGA 98 menyusul dinamika politik terkait posisi Gibran yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk polemik dokumen pendidikan dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Selasa, 10 November 2026, Hasanuddin dari SIAGA 98 menyoroti tidak adanya pembahasan mengenai persoalan Gibran dalam agenda DPR RI pada hari pertama masa sidang setelah masa reses.

Menurut SIAGA 98, DPR RI pada hari tersebut tidak membahas persoalan Gibran, baik melalui penggunaan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat.

“Bahwa langkah DPR RI pada hari ini tidak membahas sama sekali hal terkait permasalahan Wapres Gibran baik penggunaaan Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat,” demikian pernyataan SIAGA 98.

SIAGA 98 menyebut tidak dibahasnya persoalan tersebut juga berkaitan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026.

Selain itu, pihaknya menilai DPR memberikan ruang dan waktu kepada Gibran untuk menentukan sikap terkait polemik yang berkembang.

Namun, SIAGA 98 menilai perkembangan selanjutnya justru berbeda dari yang mereka harapkan. Organisasi tersebut menyoroti pertemuan Gibran dengan Prabowo yang dinilai telah membawa persoalan tersebut ke ranah politik.

“Namun, kenyataannya terbalik, Wapres Gibran melakukan manuver politik dengan menemui Presiden Prabowo Subianto dan mempolitisasi pertemuan tersebut,” tulis SIAGA 98.

Atas perkembangan itu, SIAGA 98 meminta DPR RI dan DPD RI tidak lagi menunda langkah politik dan konstitusional terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

“Bahwa terhadap hal ini, sudah saatnya DPR RI dan DPD RI bersikap untuk memproses pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden sebagaimana prosedur konstitusional,” tegas Hasanuddin.

SIAGA 98 menekankan bahwa tuntutan pemberhentian tersebut harus ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, bukan semata-mata melalui tekanan politik maupun pernyataan publik.

“Di atas semua hal, SIAGA 98 meminta proses pemberhentian Gibran segera dilakukan,” demikian penutup pernyataan sikap yang ditandatangani Hasanuddin tersebut.