Pimpinan DPR Tetapkan 12 Fokus Pengawasan DPR, dari Bansos hingga Ketahanan Energi

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Ketua DPR RI Puan Maharani menetapkan 12 isu strategis sebagai fokus pengawasan DPR RI selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Agenda tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden, persoalan administrasi kewilayahan, perundungan anak, ketepatan penyaluran bantuan sosial, reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga penguatan ketahanan energi nasional.

Puan menjelaskan, 12 fokus tersebut mencakup berbagai sektor yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR akan mengarahkan fungsi pengawasannya untuk memastikan persoalan-persoalan tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat, DPR akan mengawasi penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia, penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, serta penanganan kasus perundungan anak. Persoalan kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak juga masuk dalam daftar pengawasan.

“Penanganan kasus perundungan anak,” ujar Puan saat membacakan salah satu poin pengawasan.

Pada sektor pembangunan, DPR akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Pengawasan juga mencakup gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, hingga persoalan perizinan di kawasan industri.

“Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana,” ujarnya.

Ia kemudian menyebut persoalan keamanan dan penataan kawasan industri sebagai bagian dari agenda pengawasan DPR.

“Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, dan pertanahan serta perizinan di kawasan industri,” lanjutnya.

Sementara dalam bidang sosial dan kesehatan, DPR akan mengevaluasi ketepatan sasaran serta tata kelola bantuan sosial. Pemerataan program revitalisasi sekolah juga menjadi perhatian dalam masa persidangan ini.

“Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial,” katanya.

Puan juga menyoroti kesiapan data dalam pelaksanaan reformasi program JKN. Akurasi data menjadi salah satu aspek yang masuk dalam agenda pengawasan DPR.

“Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional,” kata Puan.