Cegah Penipuan Bisnis, Menko Yusril Minta Masyarakat Cek Legalitas Perusahaan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan masyarakat agar memeriksa legalitas perusahaan sebelum menjalin kerja sama bisnis. Langkah tersebut penting untuk menghindari potensi penipuan sekaligus memastikan pihak yang diajak bekerja sama memiliki status hukum yang jelas.

Yusril mengatakan, masyarakat perlu memastikan perusahaan yang menjadi calon mitra benar-benar terdaftar sebagai badan hukum. Pemeriksaan juga perlu mencakup identitas pengurus dan status aktif perusahaan.

“Setiap orang yang akan melakukan perjanjian kerja sama dengan satu perusahaan itu, ya lebih baik dia mengakses dulu perusahaan ini benar atau tidak, siapa pengurusnya, aktif atau tidak, dan sebagainya, supaya tidak tertipu,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Selasa (10/11).

Untuk meminimalisir serta mencegah adanya penipuan bisnis tersebut, pemerintah kini memperkuat integrasi data korporasi tersebut melalui sistem Corporate Data Exchange (CORP-X) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.

Melalui sistem tersebut, data perusahaan diharapkan dapat terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga sehingga informasi mengenai badan usaha lebih mudah diakses dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Yusril menjelaskan, Ditjen AHU saat ini telah mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan data perusahaan yang akurat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan pemerintahan.

“Data korporasi yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan secara sah oleh berbagai lembaga merupakan bagian penting dari infrastruktur hukum,” katanya

Yusril juga menilai, perkembangan digitalisasi administrasi hukum tidak cukup hanya mempermudah pendaftaran badan usaha. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai status hukum perusahaan, pihak yang mewakili, hingga pihak yang mengendalikan korporasi dapat diketahui secara jelas.

“Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis,” ujarnya.

Integrasi CORP-X juga diarahkan untuk menghubungkan informasi perusahaan dengan kebutuhan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, kepolisian, serta instansi yang menangani investasi.

“Karena ada koneksi antara data perusahaan yang dihimpun oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum itu dengan kepentingan perpajakan dan lain-lain. Juga ada kepentingan investasi,” pungkas Yusril.

Ia juga menjelaskan, data korporasi dapat juga dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan perpajakan dan investasi. Kepolisian juga dapat menggunakan informasi tersebut ketika melakukan investigasi terhadap dugaan tindak kejahatan, termasuk penipuan yang melibatkan perusahaan.