HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan bantuan sosial (bansos) digital mulai dinikmati sekitar 50 juta masyarakat miskin pada awal 2027. Sebelum penyaluran dilakukan secara luas, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan uji coba pada kuartal I-2027.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan sepanjang 2026 pemerintah akan fokus menyelesaikan penataan dan pemadanan data penerima bansos.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam transformasi digital penyaluran bansos agar bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah sebelumnya menilai persoalan data, termasuk klasifikasi penerima berdasarkan desil, masih menjadi salah satu tantangan dalam proses digitalisasi bansos.
“Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 60 persen, 50 persen itu off target secara nasional, ya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).
Luhut menyebut penerima bansos digital nantinya mencakup masyarakat yang berada dalam desil satu hingga lima. Dengan skema tersebut, pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan dapat lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan sosial.
Sebelum bansos digital mulai diuji coba pada awal 2027, pemerintah menargetkan proses roll out digitalisasi bansos sudah dimulai pada pekan ketiga Oktober 2026.
Pada tahap tersebut, sekitar 80 persen proses digitalisasi dan penataan data ditargetkan telah rampung. Target itu sekaligus menjadi pijakan awal sebelum sistem diterapkan untuk penyaluran bansos secara lebih luas.
“Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” ungkapnya.
Selain digitalisasi penyaluran, pemerintah juga menyiapkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Gernas Perlinsos) untuk memperkuat pengawasan dan ketepatan distribusi bantuan. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan ketika masyarakat yang berhak menerima bansos justru tidak mendapatkan bantuan.
Dalam skema digitalisasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Pemerintah nantinya diharapkan dapat menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima, bukan lagi melalui subsidi berbentuk produk.
