JAKARTA – Aliansi Jaringan Muslim untuk Keadilan Umat (JMKU) kembali mengawal sidang praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Massa yang dipimpin Koordinator Aksi JMKU, Ustaz Hari Purwanto, mendesak Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki menolak permohonan praperadilan tersebut. Mereka juga meminta proses persidangan berjalan secara independen tanpa pengaruh kepentingan politik maupun tekanan dari pihak mana pun.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Massa membawa mobil komando serta sejumlah poster dan spanduk yang antara lain bertuliskan “Hakim Harus Netral”, “Tolak Pembelaan terhadap Koruptor”, dan “Tolak Pembelaan terhadap Pelaku Koruptor Zhalim!”
Hari mengatakan kehadiran JMKU merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan proses hukum terhadap Febrie tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Kami hadir hari ini untuk mengawal jalannya persidangan. Kami ingin memastikan hakim tetap netral, independen, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum, bukan karena tekanan ataupun lobi politik,” ujar Hari di lokasi aksi.
Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi landasan utama dalam proses peradilan. Ia meminta agar tidak ada kepentingan kekuasaan yang memengaruhi keputusan hakim.
“Kami tidak ingin hukum dipengaruhi kepentingan kekuasaan. Keadilan harus berlaku untuk siapa pun, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
JMKU Minta Penelusuran Aset Dilakukan Transparan
Selain mempersoalkan independensi proses peradilan, Hari turut menyoroti pengusutan perkara yang berkaitan dengan Febrie. Ia meminta aparat penegak hukum tetap melakukan penelusuran terhadap aset maupun aliran dana secara terbuka berdasarkan bukti yang dimiliki.
“Praperadilan adalah hak hukum yang harus dihormati, tetapi jangan sampai menjadi sarana untuk menghambat pengusutan. Kami meminta seluruh aset dan aliran dana ditelusuri secara transparan berdasarkan bukti,” katanya.
Hari menegaskan, JMKU tidak mempersoalkan hak setiap warga negara untuk menggunakan mekanisme praperadilan. Namun, mekanisme tersebut menurutnya tidak boleh digunakan untuk menghentikan atau menghambat proses penyidikan yang masih berjalan.
Sekitar 20 orang perwakilan JMKU turut masuk ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya persidangan. Aksi berlangsung tertib dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB.
Polisi Minta Gugatan Febrie Ditolak
Sementara itu, persidangan memasuki agenda penyampaian jawaban dari pihak Kepolisian selaku termohon.
Dalam jawabannya, pihak kepolisian meminta Hakim Tunggal menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah.
Termohon beralasan sejumlah dalil yang diajukan pemohon telah masuk ke wilayah materi pokok perkara. Menurut pihak kepolisian, persoalan tersebut berada di luar kewenangan pemeriksaan praperadilan.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima sepanjang mempersoalkan materi pembuktian pokok perkara, serta meminta pembatalan tindakan hukum yang belum dilakukan dan atau berada di luar objek konkret praperadilan,” ujar perwakilan termohon dalam persidangan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!