HOLOPIS.COM, JAKARTA – Praktik culas penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali memantik emosi jajaran wakil rakyat. Anggota Komisi XII DPR RI, Muhammad Rohid, secara terbuka mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengambil langkah drastis terhadap SPBU nakal yang disinyalir nekat menyalurkan solar subsidi ke jaringan mafia hingga sektor pertambangan.
Rohid menegaskan, pengawasan dari regulator tidak boleh cuma garang kepada para pembeli eceran di lapangan. Pintu masuk utama seperti SPBU yang sengaja memfasilitasi transaksi ilegal ini justru harus disasar dan dijatuhi sanksi berat.
Indikasi Keterlibatan Oknum di Daerah
Dalam sorotannya, Rohid membeberkan laporan penyelewengan yang terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Sidikalang, Sumatera Utara. Menurutnya, praktik di lokasi tersebut disinyalir ikut dilindungi oleh oknum pengawas hingga aparat.
Sebelum melontarkan kritik kerasnya, ia sempat memberikan apresiasi atas kerja lapangan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh jajaran kepemimpinan BPH Migas.
“Saya pertama ingin mengapresiasi Kepala BPH Migas hari ini, yang memang sudah banyak turun ke lapangan untuk menindak,” ujar Rohid dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (24/7/2026).
Namun, ia meminta pimpinan BPH Migas tidak gentar saat harus berhadapan dengan pihak-pihak yang berdiri di balik bisnis gelap tersebut.
“Ini ada di Provinsi Sumatera Utara, letaknya di Kabupaten Sidikalang. Nah, ini ada indikasi pengawas itu bermain dan dia menjual BBM solar. Ada indikasi aparat penegak hukum juga yang terlibat di sini. Jadi, saya sampaikan hari ini, Pak Kepala harus lebih berani ke depannya. Jangan pandang bulu, Pak Kepala. Jangan gara-gara mungkin ada aparat di situ, jadi ragu-ragu. Jangan, Pak. Perintah Presiden Prabowo hari ini jelas, Pak. Siapa pun backing-nya, siapa pun backup-nya, tangkap, Pak!” tegasnya.
“Saya minta Kepala BPH besok segera kirim tim ke mari. Cek siapa pelaku-pelakunya. Silakan ditangkap, Pak, di SPBU ini,” katanya.
Praktik ‘Main Mata’ dengan Sektor Tambang
Selain di Sumatera Utara, aduan serupa yang tak kalah masif datang dari wilayah Kalimantan Timur. Rohid menyebut, aktivitas jual beli BBM subsidi dari SPBU untuk menyuplai operasional tambang di Kaltim seolah sudah menjadi rahasia umum yang tak bisa lagi ditutupi.
“Nah, ini SPBU di Kalimantan Timur, Pak Wadirut,” ujarnya.
“Jadi, banyak sekali laporan dari Kaltim. Banyak sekali SPBU yang menjual ke tambang-tambang. Itu sudah lumrah. Kita enggak usah bicara tutup-tutupan, ini sudah lumrah di sana,” ungkapnya.
Mengingat alokasi BBM bersubsidi murni disokong oleh APBN demi membantu masyarakat kurang mampu, Rohid menilai penyimpangan ini jelas merugikan kas negara sekaligus merampas hak publik.
“Yang seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai regulator-regulator, oknum-oknumnya, ikut bermain di sini. Karena sudah cukup jelas, BBM subsidi ini dibiayai oleh negara. Bukan pakai uang kita pribadi, tetapi uang negara, Pak. Biar jelas,” ujarnya.
Usul Pembentukan Panja Mafia BBM
Guna membongkar gurita bisnis ilegal ini sampai ke akar-akarnya, Rohid mengusulkan agar Komisi XII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus penanganan mafia BBM. Menurutnya, pergerakan jaringan ini sangat rapi sehingga butuh kewenangan pengawasan yang lebih mendalam dari parlemen.
“Saya mungkin izin memberikan saran, Pimpinan. Ke depannya, untuk mem-backup BPH Migas ini, kita bentuk panja, Pimpinan. Mafia BBM ini luar biasa. Kita enggak tahu siapa pelakunya dan mana saja orangnya,” katanya.
Ia menutup interupsinya dengan mewanti-wanti agar Pertamina Patra Niaga tak ragu mencabut izin operasional dua SPBU yang terindikasi kuat menyuplai mafia.
