JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional menyerahkan data dan informasi mengenai kader partai yang diduga memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDI Perjuangan Nomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta ditujukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam surat tersebut, DPP PDIP menjelaskan bahwa permintaan data dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 mengenai Instruksi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui instruksi tersebut, seluruh kader partai di tiga pilar, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif, ditegaskan agar tidak memanfaatkan Program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
“Sehubungan dengan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 940/IN/DPP/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Instruksi Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang antara lain menginstruksikan kepada seluruh kader Partai pada Tiga Pilar (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) untuk tidak memanfaatkan Program MBG guna memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal Partai, DPP PDI Perjuangan memohon bantuan Saudara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan,” demikian isi surat tersebut.
PDIP menyebut permintaan informasi juga didasari berkembangnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini disebut sedang berada dalam proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Karena itu, partai memandang perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi internal terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader PDIP.
“Permohonan ini juga berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal Partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader Partai,” tulis DPP PDIP.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP meminta BGN memberikan sejumlah data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.
Informasi yang diminta meliputi nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang terlibat dalam Program MBG dan memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kader PDIP pada tiga pilar partai.
Selain itu, PDIP juga meminta penjelasan mengenai bentuk keterlibatan para pihak tersebut dalam pelaksanaan Program MBG, serta data pendukung lain yang dinilai relevan untuk kepentingan klarifikasi dan penegakan disiplin organisasi.
DPP PDIP menegaskan seluruh data yang diberikan nantinya hanya akan digunakan untuk kepentingan internal partai dalam rangka penegakan etika dan disiplin kader dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin Partai serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian penegasan dalam surat tersebut.
Surat itu juga ditembuskan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan serta arsip internal partai.
