JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan meskipun belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, program tersebut memiliki manfaat dan mendapat dukungan dari banyak masyarakat.
Namun demikian, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah harus segera membenahi tata kelola, transparansi, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas.
Mahfud mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki landasan normatif untuk melakukan langkah-langkah administratif dan moral dalam menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan sebelum menempuh proses hukum yang memerlukan waktu lebih panjang.
“Karena kita punya dua ketetapan MPR sebenarnya. Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang melarang sebenarnya pemerintah melakukan hal-hal kayak gini-gini. Lalu yang kedua TAP MPR Nomor 8 Tahun 2001 rekomendasi arah pemberantasan KKN. Itu justru meminta tindakan-tindakan moral dan administratif dilakukan lebih dulu kalau proses pidananya masih lama,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, gerakan mahasiswa yang belakangan mengemuka dapat terus berkembang apabila tuntutan dan kritik yang disampaikan tidak mendapatkan respons yang memadai.
“Nah oleh sebab itu kalau memang mau bersungguh-sungguh selesaikan, karena gerakan mahasiswa itu kan seperti bola salju menggelinding dan menggelinding, ini terus selesaikan urusan apa MBG tanpa harus menyuruh dihentikan,” ujarnya.
Mahfud secara tegas menyatakan dirinya tidak termasuk pihak yang meminta program MBG dihentikan. Ia menilai program tersebut tetap layak dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau saya ya, kalau ada yang minta hentikan silakan. Kalau saya tidak usah itu. Silakan program yang bagus itu. Rakyat banyak yang senang meskipun banyak yang juga tidak suka karena mereka tidak butuh aja, bukan tidak suka makan nasi kayak gitu. Tapi yang senang kan banyak, itu teruskan saja,” tegasnya.
Meski demikian, Mahfud mengingatkan bahwa polemik yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis semata. Menurutnya, ada persoalan yang lebih luas menyangkut demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang juga harus mendapat perhatian serius.
“Tetapi ingat bahwa sekarang isunya bukan hanya MBG kan. Nah itu juga supaya dihadapi. Ini masalah demokratisasi dan ketulusan kesungguhan pemerintah untuk mengelola negara ini,” tuturnya.
Karena itu, Mahfud berharap pemerintah tidak hanya fokus mempertahankan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
