HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengalami kekalahan hukum setelah pengadilan federal di California menolak gugatan terhadap Kota Los Angeles terkait kebijakan yang membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal.
Jaksa Kota Los Angeles Hydee Feldstein Soto pada Senin (22/6) menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan hukum bagi pemerintah kota.
Menurut Soto, Hakim Distrik AS Fernando Olguin menolak argumen pemerintah federal yang menyatakan bahwa kebijakan “Kota Suaka” (Sanctuary City) di Los Angeles bertentangan dengan konstitusi.
“Putusan ini memperkuat prinsip yang sudah mapan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana mereka menggunakan personel dan sumber daya mereka,” kata Soto, dikutip Holopis.com, Selasa (23/6)
Kebijakan yang menjadi sorotan tersebut secara resmi dikenal sebagai “Larangan Penggunaan Sumber Daya Kota untuk Penegakan Imigrasi Federal”.
Aturan itu melarang penggunaan sumber daya, properti, maupun personel pemerintah kota, termasuk Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD), untuk membantu operasi penegakan imigrasi federal atau membagikan data terkait status imigrasi seseorang.
Pemerintah Los Angeles berpendapat kebijakan tersebut diperlukan agar korban maupun saksi tindak kriminal merasa aman untuk melapor kepada aparat kepolisian tanpa takut status imigrasi mereka menjadi masalah.
Soto menegaskan bahwa aturan tersebut tidak menghalangi pemerintah federal menjalankan operasi penegakan hukum imigrasi yang sah.
Gugatan terhadap Los Angeles diajukan oleh pemerintahan Trump pada Juni 2025. Saat itu, pemerintah federal menuduh Los Angeles melanggar hukum karena menerapkan kebijakan yang membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi nasional.
Gugatan tersebut muncul setelah pemerintah mengerahkan pasukan untuk meredam gelombang demonstrasi di Los Angeles yang menentang operasi deportasi terhadap imigran.
Dengan putusan terbaru ini, kebijakan Kota Suaka Los Angeles tetap berlaku dan pemerintah kota mempertahankan kewenangannya untuk menentukan sejauh mana keterlibatan aparat lokal dalam penegakan aturan imigrasi federal.
