JAKARTA – Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam dugaan penerimaan dana oleh oknum mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik terkait aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal IKA UBK, Richard, menyusul munculnya pengakuan salah seorang mahasiswa dalam forum klarifikasi internal kampus mengenai adanya penerimaan uang yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan aksi demonstrasi.
Menurut Richard, apabila benar terjadi, tindakan tersebut berpotensi mencederai nilai-nilai perjuangan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kelompok kritis dan independen dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Melihat situasi yang terjadi di Universitas Bung Karno, saya secara pribadi maupun sebagai Sekretaris Jenderal IKA UBK sangat mengecam oknum mahasiswa yang mencederai demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh seluruh mahasiswa Indonesia,” kata Richard dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan, alumni tidak ingin polemik tersebut merusak reputasi Universitas Bung Karno maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa yang selama ini identik dengan perjuangan moral dan kepentingan rakyat.
Sebagai langkah tindak lanjut, IKA UBK berencana melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama pimpinan universitas guna menyikapi perkembangan kasus tersebut secara komprehensif.
Richard menyebut alumni memiliki kepentingan untuk menjaga marwah kampus sekaligus memastikan persoalan yang mencuat dapat ditangani secara objektif dan transparan.
“Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Alumni akan melakukan konsolidasi menyeluruh bersama rektorat Universitas Bung Karno untuk menyikapi persoalan yang terjadi,” ujarnya.
Selain itu, IKA UBK juga menyatakan dukungannya terhadap upaya penelusuran fakta yang dilakukan secara terbuka dan profesional agar seluruh informasi yang berkembang dapat diuji kebenarannya.
Menurut Richard, alumni bersama unsur kampus dan pihak terkait juga akan menyampaikan sikap resmi melalui forum yang akan digelar dalam waktu dekat.
Polemik tersebut bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga usulan tambahan subsidi operasional pendidikan tinggi.
Seusai demonstrasi, sejumlah perwakilan mahasiswa diketahui sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Namun, beberapa hari kemudian muncul polemik baru setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, dalam forum klarifikasi kampus mengakui menerima sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan rencana lokasi aksi demonstrasi.
Dalam penjelasannya, dana sebesar Rp20 juta disebut diterima dengan tujuan agar mahasiswa UBK tidak menggelar aksi di depan Istana Negara dan mengalihkan titik demonstrasi ke kawasan Gedung DPR RI. Meski demikian, rencana pemindahan lokasi aksi tersebut pada akhirnya tidak terlaksana.
Pengakuan tersebut kemudian memicu perdebatan di lingkungan kampus. Sejumlah mahasiswa menilai persoalan itu perlu diusut secara tuntas untuk menjaga integritas gerakan mahasiswa dan nama baik institusi.
Mahasiswa Desak Investigasi Independen
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah mahasiswa UBK mendesak pihak universitas membentuk tim investigasi independen guna mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penerimaan dana tersebut.
Mereka juga mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus, termasuk permintaan evaluasi terhadap pengurus organisasi kemahasiswaan yang disebut-sebut terlibat dalam persoalan tersebut.
Desakan itulah yang kemudian mendorong IKA UBK turut mengambil sikap dan membuka ruang koordinasi dengan pihak rektorat untuk memastikan penyelesaian masalah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Alumni berharap proses klarifikasi dapat menghasilkan kejelasan bagi seluruh sivitas akademika sekaligus menjaga kredibilitas Universitas Bung Karno sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, integritas, dan kebebasan akademik.
