HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini akan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem data tunggal nasional yang digadang-gadang mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), memperkuat pemberdayaan UMKM, hingga memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan masa depan pemerintahan Indonesia akan semakin mengandalkan digitalisasi yang terintegrasi dengan teknologi AI.
“Pemerintahan ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, pemanfaatan AI akan membantu pemerintah menyatukan berbagai data masyarakat dan program negara dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan begitu, bantuan yang selama ini diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Ia mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan skema subsidi. Ke depan, subsidi akan lebih difokuskan langsung kepada penerima manfaat dibandingkan kepada barang.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” katanya.
Tak hanya untuk bansos, sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui teknologi tersebut, pemerintah dapat memetakan profil dan rekam jejak pelaku usaha secara lebih akurat sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.
Luhut menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.
Ia menambahkan, pengembangan sistem digital tersebut sepenuhnya melibatkan talenta dalam negeri. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa anak bangsa mampu menghadirkan teknologi yang mendukung modernisasi pemerintahan Indonesia.
“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.
