JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng dokumenter “Pesta Babi” sebagai bagian dari ruang dialog publik, sepanjang tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tidak mengubah simbol negara.
Pernyataan itu disampaikan Hari Purwanto merespons sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebut mengultimatum Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ada lagi tindakan represif aparat terhadap rakyat.
Menurut Hari, pendekatan dialogis jauh lebih baik dibanding tindakan pembubaran paksa maupun represi terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap kontroversial.
“Soal pemutaran film dokumenter Pesta Babi, sebaiknya persilakan saja, jangan diganggu, kalau perlu dikawal, ajak nonton bareng dan buka ruang dialog antara pihak pemerintah, aparat dan masyarakat,” ujar Hari Purwanto kepada Holopis.com, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai, negara tidak perlu alergi terhadap kritik maupun ekspresi publik. Justru, kata dia, pemerintah dapat memanfaatkan ruang diskusi tersebut untuk memahami keresahan masyarakat sekaligus mencari solusi yang konstruktif.
“Kalau pun narasi Pesta Babi adalah provokasi, biarkan mereka berekspresi. Justru kalau bisa negara atau aparat memfasilitasi saja, buka ruang dialog sehingga pemerintah memiliki masukan yang baik dari konteks yang hendak disampaikan,” katanya.
Hari menegaskan, kegiatan nobar tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak boleh mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan agar tidak ada tindakan yang mengubah atau merendahkan simbol negara.
“Sepanjang dalam agenda nobar itu tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, serta tidak ada yang mengubah-ubah simbol negara, biarkan ruang berekspresi itu dijaga dengan baik,” tegasnya.
Ia menilai, ruang dialog terbuka dapat mereduksi gejolak sosial di tengah masyarakat, terutama di tengah situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat konsolidasi internal dan menjaga persatuan nasional.
“Ruang dialog ini bisa mereduksi gejolak sosial yang tidak perlu di kalangan akar rumput, masyarakat dan kelompok yang mungkin punya agenda lain di balik polemik film dokumenter Pesta Babi,” ujarnya.
Hari juga mengingatkan bahwa tindakan represif aparat justru berpotensi mendelegitimasi pesan Presiden yang meminta aparat tidak lagi bertindak keras terhadap rakyat.
“Apabila aparat represif, membubarkan paksa dan cenderung menggunakan kekerasan justru akan mendelegitimasi ultimatum Presiden Prabowo tersebut,” pungkasnya.
