HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Ukraina. Langkah ini disebut sebagai upaya menekan negara-negara Eropa agar bergabung dalam “koalisi yang bersedia” membuka kembali Selat Hormuz.
Laporan tersebut disampaikan Financial Times (FT) pada Rabu (1/4), mengutip sejumlah pejabat yang mengetahui pembahasan tersebut. Trump sebelumnya meminta angkatan laut negara-negara anggota NATO ikut membantu membuka jalur strategis itu, yang sempat terganggu akibat meningkatnya konflik antara AS, Israel, dan Iran.
Namun, sejumlah negara Eropa menolak permintaan tersebut. Mereka menilai langkah itu sulit dilakukan selama konflik masih berlangsung. Beberapa pejabat bahkan menyebut situasi tersebut bukan bagian dari kepentingan mereka.
Dalam laporan yang sama, FT menyebut Trump kemudian mengancam akan menangguhkan dukungan terhadap PURL, yakni program pengadaan senjata NATO untuk Ukraina yang didanai negara-negara Eropa.
Di tengah tekanan tersebut, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte disebut mendorong munculnya pernyataan bersama dari sejumlah negara anggota. Pada 19 Maret, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam upaya menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
“Kami menegaskan kesiapan kami untuk berkontribusi pada upaya yang memadai guna memastikan keamanan dalam melintasi Selat (Hormuz),” demikian isi pernyataan tersebut.
Seorang pejabat yang mengetahui pembahasan itu menyebut dorongan tersebut muncul setelah Trump mengancam menarik diri dari PURL serta mengurangi dukungan lebih luas untuk Ukraina.
Sementara itu, Menteri Delegasi untuk Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis Alice Rufo menegaskan bahwa NATO tidak dirancang untuk menjalankan operasi di Selat Hormuz. Ia menyebut fokus utama aliansi tersebut berada pada kawasan Euro-Atlantik.
Pernyataan itu muncul di tengah laporan bahwa Trump juga mempertimbangkan untuk menarik AS dari NATO. Ia disebut kecewa karena aliansi tersebut tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran, bahkan menyebut NATO sebagai “macan kertas”.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa negaranya akan tetap bertindak berdasarkan kepentingan nasional. Ia juga memastikan Inggris tidak akan mengubah sikap terkait konflik dengan Iran.
