HOLOPIS.COM, JAKARTA – Keputusan pemerintah membatalkan kebijakan pembelajaran daring sebagai strategi efisiensi energi mendapat dukungan dari parlemen DPR. Langkah itu dinilai krusial untuk menyelamatkan kualitas pendidikan, terutama di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyampaikan pembelajaran tatap muka tetap jadi metode paling efektif dalam membangun kualitas generasi muda.
Menurut Singgih, kebijakan pembelajaran daring selama ini menghadapi banyak kendala di lapangan. Hal itu terutama terkait infrastruktur dan akses teknologi. Bagi dia, keputusan pemerintah mesti diapresiasi.
“Kualitas pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi energi dan mutu pembelajaran adalah keniscayaan,” kata Singgih, dalam keterangannya, Kamis, (26/3/2026).
Ia menekankan bahwa pemaksaan pembelajaran daring justru berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Sejumlah data menjadi dasar kuat evaluasi kebijakan tersebut. Berdasarkan Asesmen Nasional 2024, terjadi penurunan indeks kompetensi numerasi dan literasi sebesar 5,2 poin di wilayah dengan intensitas pembelajaran daring tinggi.
Selain itu, data dari sistem pengawasan Kementerian Agama menunjukkan sekitar 34 persen madrasah di wilayah 3T mengalami kendala serius pada akses internet dan kestabilan jaringan.
Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko putus sekolah, khususnya di jenjang Tsanawiyah dan Aliyah.
Dia bilang pembelajaran daring bukanlah hal yang buruk. Namun, infrastruktur penunjang di Tanah Air belum merata.
“Tetapi, jika dipaksakan dalam kondisi infrastruktur yang belum merata, dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan kualitas Pendidikan,” jelas Singgih.
Tatap Muka Lebih Efektif
Singgih menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu. Tapi, juga sebagai sarana pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual.
Hal ini menjadi sangat penting, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan yang menekankan pembinaan akhlak.
Sebagai jalan tengah, Komisi VIII DPR RI mendorong penerapan model pembelajaran campuran (blended learning), dengan komposisi: 70 persen tatap muka, 30 persen daring.
Pendekatan ini dinilai mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus tetap mendukung efisiensi energi. Selain itu, DPR juga mengusulkan langkah strategis lainnya, seperti: Pengalihan anggaran efisiensi energi menjadi subsidi kuota tepat sasaran.
Lalu, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menjangkau kelompok rentan. Kemudian, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di madrasah
Saat ini, dari sekitar 83.000 madrasah di Indonesia, baru sekitar 15 persen yang memanfaatkan energi surya, sehingga peluang efisiensi masih sangat besar.
Komisi VIII DPR RI menegaskan akan terus mengawasi implementasi kebijakan agar tujuan efisiensi energi tidak mengorbankan kualitas pendidikan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas generasi masa depan,” jelasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!