HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menilai kondisi fiskal Indonesia lebih solid dibandingkan Malaysia dan Vietnam, meskipun laju pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di bawah kedua negara tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator kesehatan ekonomi. Ia menyoroti rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran penting dalam menilai keberlanjutan fiskal.
Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun lalu tercatat sebesar 5,17%, sementara Vietnam mencapai 8,02%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,11%.
“Tapi lihat defisitnya berapa? Indonesia 2,29% dari PDB, Vietnam 3,60% dari PDB, Malaysia 6,41% dari PDB. Jadi, dia bayar pertumbuhan dengan ongkos yang besar sekali dibandingkan kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Holopis.com, Senin (23/2/2026).
Menurut dia, rasio defisit terhadap PDB Malaysia dan Vietnam telah melampaui standar kehati-hatian fiskal internasional yang berada di level 3%. Sementara Indonesia masih mampu menjaga defisit di bawah ambang batas tersebut.
“Jadi, kita bisa menciptakan pertumbuhan dengan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga, jadi kita lebih jago dari negara-negara itu,” ujarnya.
Data tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan kebijakan fiskal di kawasan Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi dengan konsekuensi defisit anggaran yang lebih besar. Indonesia, sebaliknya, menempuh jalur yang lebih moderat dengan menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan disiplin anggaran.
Pemerintah menegaskan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang terukur. Saat perekonomian melemah, stimulus tetap diberikan, namun disiplin anggaran tidak dilepas.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang, terutama di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Dengan defisit yang tetap terkendali, ruang fiskal Indonesia dinilai lebih aman untuk menghadapi potensi gejolak eksternal.
