HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPR RI dari Komisi VIII DPR menaruh perhatian terhadap penanggulangan bencana khususnya tahap pascabencana. Upaya itu dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tahap pascabencana.
Di Langkat, hadir pula pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, serta Pemerintah Kabupaten Langkat. Komisi VIII DPR melakukan pertemuan dengan jajaran pihak terkait membahas berbagai persoalan seperti evaluasi penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, persoalan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak juga jadi sorotan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Wibowo Prasetyo, menyampaikan kedatangan DPR ke Langkat untuk melakukan pengawasan. Dia bilang DPR ingin memastikan negara hadir bagi masyarakat korban terdampak bencana.
Wibowo mengatakan jangan sampai usai masa tanggap darurat selesai, masyarakat terdampak malah merasa ditinggalkan. “Pascabencana adalah fase krusial yang menentukan masa depan mereka,” kata Wibowo, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, (1/2/2026).
Dia menyampaikan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar tak terjadi tumpang tindih bantuan maupun kekosongan layanan di lapangan. Wibowo mengatakan data korban harus terintegrasi dan bisajadi rujukan bersama seluruh instansi.
Lebih lanjut, dia menuturkan penting juga satu pintu terkait data korban agar tepat sasaran. Dengan satu pintu itu bisa membantu data soal merehabilitasi rumah rusak korban masyarakat bencana.
“Kami ingin memastikan data korban satu pintu, sehingga bantuan tepat sasaran. Rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi, hingga pendampingan psikososial harus berjalan paralel. Politik anggaran harus berpihak pada rakyat yang terdampak,” jelas Wibowo.
Kemudian, ia juga mendorong upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus diperkuat. Dia mengatakan demikian karena Sumut merupakan wilayah dengan potensi kerawanan bencana yang tinggi.
Wibowo bilang Komisi VIII DPR siap perjuangkan dukungan anggaran jika memang dibutuhkan untuk percepatan pemulihan.
Sementara, Bupati Langkat Syah Afandin menapresiasi perhatian dan pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI. Bagi Afandin, dukungan pusat diperlukan untuk percepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dia pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana. “Namun tentu kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar pemulihan berjalan lebih cepat dan menyeluruh,” tutur Afandin.
Afandin menambahkan Pemkab Langkat juga sudah melakukan pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pun, Pemkab Langkat juga terus aktif berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial soal bantuan tersalurkan secara efektif.
