JAKARTA – Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim menyampaikan, bahwa semua pihak diminta untuk selalu menjaga kondusifitas dan tidak menimbulkan kemudharatan dalam aktivitas demonstrasi besar hari Rabu, 13 Agustus 2025 di depan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan Kiai Yusuf dalam maklumat ini resmi yang dikeluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. Di mana masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut Sudewo lengser dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
“NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak,” kata kiai Yusuf dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, menjaga kondusivitas daerah merupakan peran bersama seluruh elemen masyarakat Pati menjelang demo 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati tersebut. Untuk mengantisipasi situasi yang buruk dan bisa berdampak tidak baik pada keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Pati, maka Maklumat tersebut dirasa penting untuk dikeluarkan.
Poin-poin dalam maklumat tersebut mengandung beberapa poin. Pertama, semua pihak diminta untuk menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Khusus kepada para demonstran, PCNU meminta semuanya harus mengedepankan kesantunan.
“Menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Selanjutnya, Kiai Yusuf juga menyerukan kepada seluruh aparat keamanan khususnya Kepolisian untuk jangan sekali-kali anarkis dan represif kepada parademonstran yang notabane adalah masyarakat Pati.
“Disampaikan kepada aparat keamanan agar menjaga kondusivitas, tidak represif, dan mengedepankan pendekatan persuasif,” tegasnya.
Lantas, pihaknya memberikan nasihat kepada Bupati Pati Sudewo untuk menjadikan polemik ini sebagai bahan introspeksi diri agar ke depan tidak lagi arogan dalam bersikap apalagi mengeluarkan kebijakan yang justru memicu kemarahan publik dan membuat kondisi Kabupaten Pati malah tidak kondusif.
“Kepada Bupati Pati agar melakukan instrospeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat,” ucapnya.
