JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (PB GPMI), H. Syarief Hidayatulloh, memberikan pembelaan tegas terhadap Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang mendapat kritik pedas dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Tuduhan bahwa Habiburokhman “lebih berpihak pada polisi daripada rakyat” dalam pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dinilai tidak objektif dan patut dicurigai sebagai bagian dari agenda tertentu.
“Kami melihat ada narasi yang sengaja dibangun untuk mendiskreditkan Habiburokhman. Tuduhan ini berbau pesanan dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Ada grand desain untuk melemahkan pembahasan RUU KUHAP, yang justru sangat penting bagi reformasi sistem peradilan kita,” kata Syarief dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (21/7/2025).
Syarief menilai, kritik yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil termasuk melalui video viral yang menyoroti sikap Komisi III terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kompleksitas pembahasan RUU.
“Ini bukan soal memilih pihak, tapi memastikan hukum berjalan adil. Polisi juga bagian dari masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarief menduga ada kelompok tertentu yang sengaja memanipulasi opini publik untuk menggagalkan pembahasan RUU KUHAP.
“Mereka seolah ingin menciptakan kesan bahwa DPR, khususnya Komisi III, tidak pro-rakyat. Padahal, Habiburokhman dan anggota lain telah bekerja keras untuk menyempurnakan RUU ini dengan prinsip keadilan bagi semua,” tambahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya menuntut Komisi III lebih memperhatikan perlindungan hak tersangka dan korban, bukan hanya kepentingan aparat. Namun, Syarief menegaskan bahwa RUU KUHAP justru dirancang untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut.
“Jika ada yang tidak setuju, sampaikan secara akademis, bukan dengan kampanye hitam,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan motif di balik serangan terhadap Habiburokhman. Syarief menilai manuver koalisi masyarakat sipil tersebut memiliki muatan agenda pengalihan isu.
“Ini bisa jadi bagian dari permainan politik untuk mengalihkan isu atau bahkan menggagalkan reformasi hukum progresif,” pungkas Syarief.
