HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan bagaimana dirinya begitu berani membangun transportasi publik seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), hingga kereta cepat.
Padahal ia sendiri mengakui, bahwa pada akhirnya pembangunan sejumlah moda transportasi massal yang terbilang modern tersebut akan menelan kerugian.
Namun Kepala negara itu bilang, bahwa sejumlah transportasi massal tersebut memang perlu dibangun untuk menekan kerugian yang lebih besar, meskipun saat ini pemerintah harus menanggung beban subsidi atau Public Service Obligation (PSO).
“Apapun yang namanya MRT, LRT, Kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO, APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada Kepala Negara di IKN, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (13/8).
Jokowi lantas memberikan contoh, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya harus menggelontorkan anggaran subsidi senilai 800 miliar untuk menutup biaya operasional MRT Jakarta.
Pun menurut perhitungannya, ketika semua jalur MRT Jakarta yang saat ini sebagian masih dalam proses pembangunan telah rampung seluruhnya, anggaran yang dibutuhkan untuk menutup biaya operasional MRT Jakarta bisa mencapai Rp 4 triliun.
“Tapi bapak ibu harus tahu kalau enggak ada MRT, LRT, gak ada kereta cepat itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp 65 triliun,” ungkapnya.
“Kalau Jabodetabek itu mungkin sudah di atas Rp 100 triliun. Pilih mana? pilih dibelikan MRT, LRT atau kereta cepat atau uangnya ilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun,” sambungnya.
Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyarankan seluruh kepala daerah untuk menyiapkan desain transportasi massal. Lantaran saat ini, kemacetan sudah merembet hingga ke luar pulau Jawa.
“Di kota-kota mulai macet, kita melihat tidak hanya di jawa saja, di luar jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet. ini harus mulai dipikirkan transportasi massalnya apa,” tegasnya.
“Jadi saya sarankan kalau mau menyiapkan desain transportasi massal itu ada yang mau kita pakai di sini, meskipun juga belum kita putuskan autonomous rail transit (ART),” ujarnya menyarankan.
Kendati begitu, ia menyarankan semua daerah untuk benar-benar memperhitungkan anggaran yang ada dalam menyiapkan moda transportasi, termasuk untuk moda transportasi ART yang akan digunakan di IKN.
“Semua kota, utamaya itu harus ngitung ini. Kalau yang ini, ART ini memang lebih murah karena tanpa rel, pakai magnet. Per unitnya ini untuk tiga gerbong harganya Rp 74 miliar,” bebernya.
“Tapi kalau tadi, MRT Rp 1,1 triliun, saya lupa, MRT itu Rp 1,1 triliun saat saya gubernur, yang sekarang sudah Rp 2,3 triliun. 10 tahun naiknya langsung 2 kali (lipat),” pungkasnya.
