HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo mengklaim bahwa sebenarnya cukup banyak saluran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat sesi debat Pilpres ke 5 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Di mana mulai dari duta besar, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Kementerian Tenaga Kerja serta Pemerintah daerah.
“Kemarin kami berkomunikasi dengan pekerja migran di Hongkong, kita live dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini. ‘Pak Ganjar, apa perlindungan yang diberikan kepada kami, inilah panic button, nomor telepon dan kalian kalau ada masalah ke situ’,” ucap Ganjar dalam pernyataannya seperti dikutip Holopis.com, Minggu (4/2).
Pria yang tersangkut kasus korupsi e-KTP itu pun kemudian mengklaim, apabila dipercaya sebagai Kepala Negara, maka dirinya bakal melakukan intervensi apabila para perwakilan pemerintah yang sudah disebutkan sebelumnya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.
“Kalau tidak kita akan tarik di pemerintah tertinggi agar bisa intervensi,” ucapnya.
Selain itu, pria yang mengaku hobi menonton film porno itu pun menyebut bahwa perlunya pencegahan permasalahan pekerja migran yang diyakini menjadi ujung pangkal masalah pekerja migran. Salah satunya adalah soal legalitas mereka berangkat ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran.
“Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu mula mereka berangkat legalitasnya mesti beres, mulai mereka berangkat kita harus sudah tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat kita harus tahu apa yang ada di kontrak kerja ada lembaga yang ada kontrol harus dilakukan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa BP2MI saat ini dipimpin oleh Benny Rhamdani. Ia merupakan kader Partai Hanura yang saat ini menjadi timses pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024.