HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui bahwa pelaksanaan netralitas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) masih sangat mungkin dilanggar.
Muhadjir bahkan mengakui, tidak mungkin tingkat netralitas ASN di Pemilu 2024 nanti bisa mencapai angka 100 persen atau sempurna.
“Kalau kita ini tidak mungkin ya, 100 persen betul-betul netral,” kata Muhadjir dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (18/12).
Padahal menurut Muhadjir, keberpihakan ASN seharusnya dibuktikan saja di bilik suara tanpa harus dipamerkan ke muka publik.
“Harapan kita ASN itu baru berpihak ketika di dalam bilik suara,” imbuhnya.
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya karena mereka bisa secara sadar maupun tidak mengekspresikan pilihan politiknya.
“Cuma bagaimana dia harus hati-hati untuk mengekspresikan preferensinya. Jangan sampai kemudian dia buat pelanggaran,” ujarnya.
Oleh karena itu, Muhadjir mewanti-wanti para ASN untuk tidak mengekspresikan pilihan politiknya secara terbuka atau secara sadar dan menyalahi aturan yang berlaku.
“Yang penting menurut saya, jangan saling memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melakukan pelanggaran secara sadar,” imbaunya.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri sebelumnya menyebut, potensi pelanggaran netralitas ASN diperkirakan bisa mencapai 10 ribu kasus pada Pemilu 2024.
Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut potensi 10 ribu pelanggaran netralitas ASN tersebut dihitung berdasarkan perbandingan kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 yang saat itu tercatat mencapai 2.034 kasus.
