HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyayangkan, bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau (Kepri). Peristiwa tersebut, melibatkan aparat gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP Batam).
Dengan tegas Puan mengingatkan aparat, harusnya melakukan pendekatan secara humanis yang mengedepankan persuasif dengan warga.
“Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, semestinya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (8/9) seperti dikutip Holopis.com.
Sebagai informasi, bentrokan yang terjadi di pulau Rempang disebabkan adanya penolakan masyarakat adat terkait Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektar.
Proyek yang dilabeli dengan proyek strategis nasional itu, untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 sebagai Rempang Eco City.
Bentrokan terjadi saat tim gabungan, berusaha menerobos masyarakat yang berjaga di Jembatan IV Barelang Pulau Rempang karena menolak dilakukannya pengukuran dan pemasangan patok di wilayah tersebut.
